Kebijakan Disparekraf dan PPKUKM Bertabrakan, DPRD Minta Anies Tegas

Jakarta – Kebijakan antar dinas di DKI Jakarta terkait izin pembukaan kembali bioskop saling bertabrakan, hingga membingungkan masyarakat. Pada satu sisi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) telah mengizinkan bioskop untuk kembali beroperasi.

Namun, di sisi lain Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2020, poin ke empat menyatakan bioskop belum diizinkan beroperasi. Tak pelak, kondisi ini menuai sorotan dari kalangan DPRD DKI Jakarta.

“Kok bisa terjadi kebijakan saling bertabrakan begitu, bikin bingung masyarakat saja. Gubernur Anies harus bisa bersikap tegas dong, jangan membiarkan bawahannya membuat kebijakan yang tidak kompak seperti itu,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, Kamis (20/8/2020).

Basri mengatakan, gubernur harus bisa bertindak cepat dalam menangani persoalan seperti ini. “Segera ambil keputusan yang tepat. Jangan membuat masyarakat menjadi korban,” katanya.

Seperti diketahui, setelah berbulan-bulan ditutup, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) akhirnya mengizinkan bioskop untuk kembali beroperasi.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Pemprov DKI Jakarta Nomor 2976/2020.

Dalam SK yang diperbaharui itu ditetapkan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan pada masa transisi terhitung sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020.

Namun saat hal ini dikonfirmasi kepada Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Djonny Syafruddin, dirinya mengaku bingung.

Djonny merasa kebingungan lantaran SK Disparekraf bertabrakan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2020.

Disebutkan dalam poin ke empat SK tersebut bahwa bioskop belum diizinkan beroperasi.

“Anak buahnya pak Anies ini bikin bingung. Kita kan sama-sama di DKI. Film dan bioskop itu kan dibawah Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Nah kita kan ikutin itu,” ujar Djonny pada wartawan, Kamis (20/08/2020).

“Makanya orang saya sedang urus nanti hari senin, supaya clear. Supaya antar dinas ini tidak bermasalah,” sambungnya.

Untuk diketahui, GPBSI ini mewakili para pengusaha bioskop yang terdiri dari Cinema XXI, CGV, Cinepolis, Dakota Cinema, Platinum, dan New Star Cineplex. (Boy)

Tinggalkan Balasan